CaAmaR.id, Sultra – Gelombang massa yang menamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) memadati pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Utara guna menyuarakan sejumlah aspirasi strategis pada Kamis (25/06/2026).
Kedatangan ratusan warga yang merupakan basis pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh pucuk pimpinan daerah setempat, yakni Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Alih-alih membiarkan massa berorasi panjang lebar di luar pagar, Yulius mengambil inisiatif dialogis yang elegan.
Ia mengundang sekitar 20 orang perwakilan demonstran untuk duduk bersama di ruang rapat agar keluh kesah mereka dapat didengar secara saksama.
Tak berhenti di situ, usai di situ, usai menggelar pertemuan tertutup, sang kepala daerah langsung melangkah keluar menuju halaman kantor.
Ia bahkan tak sungkan menaiki mobil komando milik peserta aksi agar tanggapan resminya dapat menggema dan didengar jelas oleh seluruh partisipan.
Dalam orasinya yang berapi-api, Yulius memberikan apresiasi tinggi atas komitmen masyarakat yang terus mengawal program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, inisiatif pemenuhan gizi tersebut bukan semata-mata urusan kesehatan, melainkan sebuah lokomotif ekonomi baru bagi daerah.
Ia meyakini rantai pasok program MBG akan menyerap hasil panen petani, tangkapan nelayan, hingga menghidupkan kembali denyut nadi pelaku UMKM lokal.
“Sulawesi Utara saat ini memegang predikat sebagai daerah dengan tingkat penurunan stunting terbaik se-Pulau Sulawesi,” ujar Gubernur Yulius menegaskan keselarasan program pusat dan capaian daerah di hadapan massa.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa prestasi tersebut kian kokoh berkat dukungan masif pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan.
Bantuan tersebut terealisasi melalui program perluasan lahan sawah baru seluas 15 ribu hektare, distribusi bibit jagung dengan luasan serupa, serta peremajaan tanaman kelapa yang langsung menyentuh para petani di akar rumput.
Menjawab salah satu tuntutan krusial massa mengenai polemik sektor pertambangan, pemerintah daerah memastikan tidak tinggal diam.
Gubernur menegaskan bahwa proses percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) beserta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi agenda prioritas yang terus dikawal.
Saat ini, pihaknya tengah menjalin lobi dan koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian terkait di Jakarta, agar para penambang lokal segera mendapatkan payung hukum dan jaminan keamanan dalam mencari nafkah.
Secara keseluruhan, unjuk rasa penyampaian pendapat ini berlangsung sangat tertib, kondusif, dan jauh dari aksi anarkistis.
Usai menerima jawaban komprehensif dari jajaran pimpinan provinsi, massa Koalisi Mapalus perlahan membubarkan barisan secara teratur.
Dengan pengawalan ketat namun humanis dari aparat keamanan, rombongan tersebut kemudian bergerak melanjutkan rute penyampaian aspirasinya menuju Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.