Pemerintah mulai memperketat pengawasan pasokan dan distribusi pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengingatkan bahwa meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun harus diimbangi dengan kelancaran produksi serta distribusi antardaerah.
“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” kata Dradjad, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Makassar.
Perhatian pemerintah tertuju pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Dalam paparan Kemenko Perekonomian, inflasi pangan tercatat sebesar 5,03 persen.
Kenaikan harga cabai merah besar mencapai 25,8 persen, cabai merah keriting 22 persen, sementara cabai rawit meningkat 5,07 persen.
Kondisi tersebut membuat kelancaran distribusi menjadi salah satu prioritas, khususnya di kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis serta biaya pengangkutan antarpulau.
Pemerintah menyiapkan penguatan kerja sama antardaerah untuk mempertemukan wilayah yang mengalami surplus produksi dengan daerah yang kekurangan pasokan.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga akan dioptimalkan.
Langkah lainnya mencakup dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan serta antisipasi dampak El Niño terhadap produksi pertanian.
Dalam pelaksanaannya, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan badan usaha milik negara di bidang logistik untuk mengembangkan proyek percontohan distribusi pangan antarwilayah Sulampua.
Pemerintah juga berupaya memperkuat fasilitas rantai dingin dan konektivitas pelabuhan agar hasil pertanian maupun perikanan dapat dikirim dengan lebih efisien.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan paket stimulus tahap kedua senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Bantuan beras sebanyak 10 kilogram ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat.
Pemerintah turut menyiapkan program stabilisasi harga kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe.
Dradjad berharap koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan BUMN logistik mampu meredam tekanan harga selama akhir tahun.
Penguatan pasokan dan distribusi tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah disparitas harga pangan yang semakin lebar antardaerah.
