Warga Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Kondisi tersebut dilaporkan telah berlangsung lebih dari dua pekan dan memicu antrean kendaraan di SPBU.
Keluhan warga mencuat pada Minggu (23/08/2026).
Sejumlah pengendara disebut harus mengantre sejak pagi untuk mendapatkan Pertalite, sementara stok BBM tersebut dilaporkan cepat habis setelah pelayanan dibuka.
Berdasarkan laporan warga yang dihimpun media lokal, Pertalite terkadang hanya tersedia selama beberapa jam.
Setelah stok habis, masyarakat disebut harus menunggu satu hingga dua hari hingga pasokan berikutnya tiba.
Kondisi itu membuat sebagian warga mempertanyakan pola distribusi Pertalite di wilayah Bahodopi, terutama karena kawasan tersebut memiliki aktivitas kendaraan yang tinggi seiring keberadaan kawasan industri dan ribuan pekerja.
Sejumlah warga juga melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya persoalan dalam penggunaan barcode maupun dokumen distribusi BBM.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Hingga Rabu (26/08/2026), belum ditemukan keterangan resmi dari Pertamina Patra Niaga maupun aparat penegak hukum yang membuktikan adanya penyalahgunaan barcode, manipulasi surat jalan, atau pengalihan Pertalite dalam distribusi BBM di Bahodopi.
Karena itu, dugaan yang disampaikan masyarakat masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan data penyaluran BBM, transaksi di SPBU, serta catatan distribusi dari Pertamina.
Dalam sistem penyaluran Pertalite, Pertamina menerapkan program Subsidi Tepat menggunakan QR Code untuk kendaraan roda empat yang telah terdaftar.
Berdasarkan ketentuan resmi MyPertamina, satu kendaraan yang terverifikasi memperoleh satu QR Code.
Kode tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang sesuai dengan data pendaftaran dan tidak boleh dipindahtangankan untuk digunakan kendaraan lain.
Pertamina juga memiliki kewenangan melakukan pemblokiran apabila QR Code ditemukan digunakan tidak sesuai ketentuan.
Meski demikian, keberadaan sistem tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan dalam kasus kelangkaan Pertalite di Bahodopi.
Untuk membuktikannya diperlukan pencocokan antara jumlah BBM yang dikirim, volume yang diterima SPBU, transaksi kepada konsumen, hingga data kendaraan yang melakukan pembelian.
Keluhan masyarakat di Bahodopi terjadi ketika sejumlah daerah lain di Sulawesi Tengah juga sempat mengalami gangguan pasokan Pertalite.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menjelaskan distribusi BBM di Kota Palu dan sekitarnya sempat terganggu akibat kondisi cuaca yang memengaruhi proses kapal bersandar di Fuel Terminal Donggala.
Pertamina kemudian melakukan percepatan distribusi dan mengoptimalkan pelayanan untuk memulihkan pasokan di wilayah terdampak.
Namun, penjelasan tersebut secara khusus berkaitan dengan kondisi di Palu dan sekitarnya.
Belum ada keterangan yang memastikan gangguan distribusi tersebut memiliki hubungan dengan kondisi Pertalite di Kecamatan Bahodopi.
Aktivitas masyarakat di Bahodopi sendiri tergolong tinggi.
Wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan industri pertambangan dan pengolahan nikel terbesar di Sulawesi Tengah.
Data PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) per Juli 2026 mencatat jumlah tenaga kerja aktif di kawasan IMIP mencapai 97.427 orang.
Jumlah itu belum termasuk sekitar 20 ribu pekerja alih daya yang bekerja melalui perusahaan kontraktor maupun penyedia jasa pendukung.
Tingginya jumlah pekerja ikut mendorong mobilitas kendaraan setiap hari di Kecamatan Bahodopi dan wilayah sekitarnya.
Meski demikian, tingginya mobilitas juga belum dapat dipastikan menjadi penyebab Pertalite cepat habis sebelum tersedia data resmi mengenai kuota, konsumsi harian, serta realisasi penyaluran BBM ke SPBU di Bahodopi.
Sulitnya memperoleh Pertalite turut membuat sebagian pengendara beralih menggunakan Pertamax atau membeli BBM secara eceran ketika stok Pertalite di SPBU habis.
Persoalan tersebut kini membutuhkan penjelasan lebih rinci dari Pertamina mengenai jumlah pasokan Pertalite untuk Bahodopi, jadwal pengiriman, serta apakah terdapat perubahan volume penyaluran dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Kabupaten Morowali juga dapat melakukan koordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk memastikan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan distribusi, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan bukti yang tersedia.
Hingga kini, fakta yang dapat dipastikan adalah adanya laporan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh Pertalite dan antrean kendaraan di Bahodopi.
Adapun tudingan terkait permainan barcode, surat jalan, maupun kemungkinan penyimpangan dalam distribusi belum terverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari pihak berwenang.
