Arus investasi senilai Rp68,70 triliun yang masuk ke Sulawesi Tengah sepanjang semester I 2026 tercatat menyerap 19.114 tenaga kerja Indonesia.
Jumlah pekerja yang terserap tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nilai investasi pada periode yang sama.
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada Januari-Juni 2026 meningkat 22,29 persen dibandingkan semester I 2025 yang tercatat sebanyak 15.630 orang.
Sementara nilai investasi tumbuh 6,97 persen.
“Laju penyerapan tenaga kerja lokal yang tumbuh 22,29 persen melebihi laju pertumbuhan nilai investasi sebesar 6,97 persen,” kata Kepala DPMPTSP Sulawesi Tengah Moh Rifani Pakamundi, dikutip dari ANTARA, Jumat (04/09/2026).
DPMPTSP menilai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan investasi menjadi indikasi membaiknya kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja.
Meski demikian, struktur investasi Sulawesi Tengah masih sangat terkonsentrasi.
Dari Rp68,70 triliun investasi pada semester pertama tahun ini, Rp65,87 triliun atau 95,88 persen berada di Kabupaten Morowali.
Morowali Utara berada jauh di posisi berikutnya dengan investasi Rp1,06 triliun atau 1,54 persen.
Kemudian Banggai Rp0,79 triliun, Kota Palu Rp0,42 triliun, dan Sigi sekitar Rp0,21 triliun.
Dominasi Morowali tidak terlepas dari aktivitas industri logam dasar dan pengolahan nikel.
DPMPTSP menyebut investasi di Sulawesi Tengah secara sektoral masih banyak ditopang industri logam dasar di Morowali dan Morowali Utara.
Dari sumber modal, investasi asing juga mendominasi.
Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp64,73 triliun atau 94,23 persen, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya Rp3,96 triliun atau 5,77 persen.
Proyek PMA menyerap 12.614 tenaga kerja Indonesia dan 1.845 tenaga kerja asing.
Sementara proyek PMDN menyerap 6.500 tenaga kerja Indonesia dan 47 TKA.
Secara keseluruhan terdapat 1.892 TKA, setara sekitar 9,01 persen dari tenaga kerja yang tercatat dalam realisasi investasi tersebut.
Rasio tenaga kerja Indonesia terhadap TKA mencapai sekitar 10,1 berbanding satu.
Sebanyak 90,6 persen TKA tersebut tercatat bekerja di Kabupaten Morowali.
Angka 19.114 pekerja tersebut menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja domestik dari investasi.
Namun, data yang dipublikasikan DPMPTSP sejauh ini membedakan pekerja berdasarkan kategori tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing.
Data tersebut belum merinci dalam publikasinya berapa orang yang merupakan penduduk asal Sulawesi Tengah maupun distribusi pekerja lokal menurut kabupaten/kota.
Konteks itu menjadi penting ketika besarnya investasi dibandingkan dengan struktur pasar kerja Sulawesi Tengah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 1,633 juta orang, bertambah sekitar 10.720 orang dibandingkan Februari 2026.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 2,97 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 70,88 persen.
Namun, mayoritas pekerja di Sulawesi Tengah masih berada di luar sektor formal.
Data BPS menunjukkan pekerja formal pada Mei 2026 mencapai sekitar 577.660 orang atau 35,36 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.
Artinya, hampir dua pertiga pekerja masih berada pada kegiatan informal.
Pertanian, kehutanan dan perikanan bahkan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 633.690 pekerja atau 38,79 persen dari total penduduk bekerja.
Kondisi ini berbeda dengan struktur ekonomi Sulawesi Tengah yang semakin kuat ditopang sektor industri pengolahan.
Pada semester I 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 6,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Industri pengolahan menyumbang 44,37 persen terhadap struktur ekonomi daerah, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,60 persen serta pertambangan dan penggalian 13,79 persen.
Data tersebut memperlihatkan dua perkembangan yang berjalan bersamaan: investasi industri dalam jumlah besar terus masuk dan penyerapan pekerja dari kegiatan investasi meningkat, tetapi pasar kerja Sulawesi Tengah secara keseluruhan masih didominasi sektor informal dan pertanian.
Di sisi kesejahteraan, BPS mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Maret 2026 sebesar 10,46 persen atau sekitar 345.060 orang.
Angka kemiskinan turun 0,46 poin persentase dibandingkan Maret 2025, meski indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan September 2025.
Karena itu, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat dampak investasi, tetapi belum cukup untuk menggambarkan secara utuh seberapa besar investasi bernilai puluhan triliun rupiah tersebut dinikmati penduduk setempat.
Data mengenai asal daerah pekerja, jenis pekerjaan, tingkat upah, status pekerja tetap atau kontrak, serta persebaran penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupaten diperlukan untuk melihat lebih jauh dampak investasi terhadap masyarakat Sulawesi Tengah.
