Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan seluruh wilayah di provinsi itu mendapatkan akses listrik pada 2028.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN menyiapkan pembangunan jaringan di 113 titik yang belum terhubung PLN, termasuk opsi pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah terpencil.
Target tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 2026 di Gedung Pogombo, Palu, Senin (31/08/2026).
“Semoga tidak ada lagi desa di Sulteng yang tidak masuk jaringan PLN,” kata Anwar, dikutip dari laporan RRI yang bersumber dari Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng.
Anwar mengatakan pembangunan jaringan pada 113 titik tersebut telah dibicarakan dengan Kementerian ESDM dan PLN.
Kepastian program diperoleh setelah dirinya bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan kabel PLN, pemerintah menyiapkan energi surya sebagai alternatif.
Pemda diminta menyediakan lahan yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan panel surya.
“Saya sudah bicara di forum pusat dan kami siap menanggung tanahnya,” ujar Anwar.
Menurut dia, penyelesaian akses listrik menjadi bagian dari program BERANI Menyala yang dijalankan Pemprov Sulteng.
“Insyaallah Sulteng tuntas 2028,” katanya.
Data mengenai wilayah yang belum mendapat listrik perlu dibaca secara hati-hati karena pemerintah menggunakan beberapa indikator berbeda, mulai dari rasio elektrifikasi, rasio desa berlistrik, desa yang belum terjangkau PLN, hingga titik permukiman atau dusun yang belum mendapat layanan memadai.
Data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk triwulan I 2026 menunjukkan Rasio Desa Berlistrik PLN di Sulawesi Tengah sebesar 95,935 persen.
Sementara Rasio Desa Berlistrik secara keseluruhan—yang juga memasukkan sumber listrik non-PLN—telah tercatat 100 persen.
Artinya, secara administratif desa di Sulawesi Tengah telah tercatat memiliki suatu bentuk akses kelistrikan, tetapi tidak semuanya terhubung dengan jaringan PLN atau memperoleh layanan listrik dengan kualitas dan durasi yang sama.
Laporan terbaru ANTARA menyebut hingga pertengahan 2026 rasio elektrifikasi gabungan PLN, non-PLN, dan bantuan listrik tenaga surya di Sulawesi Tengah diperkirakan berada di kisaran 98 persen.
Rasio Desa Berlistrik PLN disebut telah melampaui 97 persen berdasarkan pembaruan yang digunakan dalam laporan tersebut.
ANTARA juga mencatat sekitar 80 hingga 83 desa, dusun, dan permukiman terpencil masih masuk kategori belum berlistrik sama sekali, hanya mengandalkan listrik swadaya non-PLN secara terbatas, atau telah mendapatkan listrik PLN tetapi baru menyala sekitar 6-12 jam.
Angka 80-83 tersebut tidak sama dengan 113 titik yang disebut Anwar.
Sebab, 113 merupakan titik yang direncanakan masuk pembangunan jaringan, sedangkan angka 80-83 mencakup desa, dusun, dan permukiman dengan berbagai kondisi pelayanan listrik.
Karena satu desa dapat memiliki lebih dari satu titik atau dusun, kedua angka itu tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Data rinci terbaru yang membagi seluruh wilayah belum berlistrik per kabupaten belum dipublikasikan secara lengkap.
Namun, kantong-kantong dengan akses listrik paling terbatas masih ditemukan terutama di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman.
ANTARA mencatat wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan antara lain Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una, serta sejumlah pulau di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, termasuk kawasan Bokan Kepulauan, Bangkurung, dan Labobo.
Di wilayah daratan, keterbatasan juga ditemukan pada kawasan pegunungan Kabupaten Sigi, termasuk Pipikoro, Lindu, dan Kulawi.
Kantong lainnya berada di pedalaman Morowali Utara dan Poso, termasuk sekitar Mamosalato dan dataran tinggi Poso/Bada.
Tantangan geografis tersebut membuat pembangunan jaringan konvensional membutuhkan biaya besar karena petugas harus melewati pegunungan, hutan, rawa, maupun kawasan kepulauan.
PLN pernah menghadapi kondisi serupa saat menuntaskan elektrifikasi Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi.
Untuk menerangi 607 kepala keluarga, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 23,58 kilometer, jaringan tegangan rendah 10,64 kilometer serta delapan gardu distribusi.
Akses menuju desa tersebut melewati perbukitan dan rawa di sekitar Danau Lindu.
Data Pemprov Sulteng juga menunjukkan angka desa belum terjangkau PLN terus berubah seiring pembangunan jaringan.
Pada Maret 2025, pemerintah mencatat 89 desa belum terjangkau PLN.
Pada Mei 2025, angka yang disebut belum teraliri listrik secara penuh turun menjadi 69 desa.
Sementara dalam keterangan Pemprov Sulteng pada Agustus 2025, Anwar menyebut masih ada 85 desa yang belum teraliri listrik, termasuk 28 desa di Kabupaten Morowali, sebagian besar berada di wilayah kepulauan.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya membedakan antara desa yang sama sekali belum berlistrik, belum masuk jaringan PLN, belum mendapat layanan 24 jam, serta dusun atau titik permukiman yang secara administratif berada di dalam desa yang sudah tercatat berlistrik.
PLN sebelumnya telah menyiapkan perluasan Program Listrik Desa (Lisdes) di Sulawesi Tengah.
Dalam koordinasi PLN UID Suluttenggo dan Pemprov Sulteng pada Juni 2026, PLN melaporkan 84 lokasi dari program tambahan anggaran 2025 telah berhasil dialiri listrik.
Sepuluh lokasi lainnya ketika itu masih dalam tahap penyelesaian.
Program Lisdes APBN 2026 kemudian disiapkan dalam dua tahap.
Tahap pertama menjangkau 53 lokasi, sedangkan tahap kedua direncanakan mencakup 157 lokasi.
Sebanyak 31 PLTS komunal turut direncanakan untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun mengatakan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar.
“Listrik bukan hanya tentang penerangan, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Usman dalam keterangan PLN yang dikutip ANTARA.
Selain memperluas jaringan listrik rumah tangga, Pemprov Sulteng juga menyiapkan 751 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya sepanjang 2026.
Lampu tersebut akan dipasang di seluruh kabupaten/kota dengan kapasitas antara 100 hingga 300 watt peak.
Anwar meminta camat dan kepala desa kembali memetakan titik yang belum mendapatkan listrik atau penerangan agar data tersebut dapat dimasukkan dalam program BERANI Menyala.
Menurut dia, penerangan wilayah juga berkaitan dengan keamanan masyarakat.
“Kalau mau kriminalitas turun maka terangi wilayah kita,” katanya.
Target penyelesaian elektrifikasi Sulawesi Tengah dalam beberapa kesempatan sebelumnya tercatat berbeda.
Kementerian ESDM dalam forum percepatan Program Listrik Desa pada Mei 2026 mencatat pernyataan Anwar yang saat itu menargetkan tidak ada lagi desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik pada 2029.
Sebulan kemudian, PLN UID Suluttenggo dan Pemprov Sulteng menyatakan target yang lebih cepat, yakni rasio elektrifikasi 100 persen pada Desember 2027.
Terbaru, dalam Rakor PJUTS pada Senin (31/08/2026), Anwar menyebut target penyelesaian seluruh wilayah pada 2028.
Belum ditemukan keterangan resmi yang menjelaskan perubahan antara target 2027, 2028, dan 2029 tersebut.
Karena itu, 2028 merupakan target terbaru yang disampaikan Pemprov Sulteng, sedangkan rencana teknis PLN dan Kementerian ESDM tetap menjadi faktor utama dalam menentukan waktu penyelesaian di lapangan.
Tantangan terbesar kini bukan hanya meningkatkan angka rasio elektrifikasi, melainkan memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman mendapat listrik yang andal serta dapat digunakan sepanjang hari.
